Soal Pembakaran Bendera PDIP, Natalius: Lebih Jahat Lagi Mengubah Pancasila!

JAKARTA – Kader PDIP ramai-ramai mengecam pembakaran bendera PDIP oleh massa aliansi anti komunis.

Pembakaran itu terjadi dalam demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung DPR RI, Rabu (24/6) kemarin.

Atas peristiwa itu, Natalius Pigai menilai pembakaran bendera PDIP itu tidak seharusnya terjadi.

Demikian disampaikan akitivis HAM itu melalui akun Twitter pribadinya miliknya, @NataliusPigai2, Kamis (25/6/2020) malam.

“Bakar bendera PDIP itu sesuatu yang tidak boleh,” tulisnya.

Akan tetapi, eks komisioner Komnas HAM ini menilai bahwa ada tindakan lain yang dinilainya jauh lebih jahat.

“Namun lebih jahat lagi adalah merubah dasar negara Pancasila dengan melanggar TAP MPR,” sambungnya.

Atas dasar itu, ia menegaskan bahwa rakyat bisa menuntut kepada pihak-pihak yang menjadi inisiator RUU HIP.

Menurutnya, mereka yang menyusun dan memasukkan draf RUU inisiasi DPR RI itu bisa digolongkan sebagai tindakan makar.

“Rakyat pemegang kedaulatan atas simbol negara boleh melaporkan mereka yang menyusun dan memasukan draft RUU HIP sebagai pihak yang melanggar pasal makar,” tuturnya.Natalius Pigai

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ikut angkat bicara terkait peristiwa pembakaran bendera PDIP oleh massa aliansi anti komunis.

Bahkan, orang nomor satu di partai berlambang kepala banteng hitam bermoncong putih itu langsung mengeluarkan perintah dan instruksi.

Hal itu dituangkan dalam surat yang ditujukan kepada kader PDIP di seluruh Indonesia.

Surat tertanggal Kamis 25 Juni 2020 itu sendiri ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri.

Dalam surat itu, Megawati menekankan bahwa PDIP adalah partai yang memiliki sejarah panjang dan berakar kuat.

Mega juga menyinggung bahwa PDIP dalam perjalanannya sudah melalui berbagai kondisi dan situasi.

Putri Proklamator RI itu juga menyinggung peristiwa 27 Juli 1996.

Kendati demikina, ia menekankan, sejak awal PDIP tidak pernah berkeinginan untuk memecah belah bangsa.

Selain itu, Megawati juga menekankan bahwa PDIP selalu menempatkan Pancasila dalam setiap langkahnya.

Dikonfirmasi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan perintah Megawati dalam surat dimaksud.

“Ya benar, ibu ketua umum mengeluarkan surat perintah,” kata Hasto kepada wartawan, Kamis (25/6/2020).

Politisi asal Yogyakarta ini menyatakan, PDIP selalu mengedepankan dialog dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.

“Bung Karno selalu mendambakan dan memperjuangkan persatuan dan kesatuan demikian halnya kami,” ujarnya.

Karena itu, Hasto meyakini bahwa sejatinya semua masalah bisa diselesaikan dengan musyawarah.

Sementara Ketua GNPF Ulama, Yusuf Martak, yang menjadi salah satu pemimpin aksi, mengaku khawatir jika apa yang diperkarakan itu adalah hal yang mengada-ada dengan tujuan untuk membungkam pengkritik.

Yusuf Martak curiga ada penyusup yang sengaja datang untuk membuat gaduh.

Penyusup itu diselipkan untuk membuat aksi kontroversi, yang tujuan utamanya adalah membungkam kritik atas RUU HIP yang disampaikan demonstran.

Menyikapi hal tersebut, anggota DPR dari Fraksi PDIP, Aria Bima menilai tindakan tersebut anarkis dan tidak sepatutnya dilakukan oleh penyampai aspirasi.

“Saya melihat itu tindakan anarki yang berlebihan ya,” ujar Aria Bima.

Ketua Komisi VI DPR ini mengatakan bahwa pembakaran bendera bukanlah cara yang apik untuk meluapkan kemarahan.

“Jadi saya melihat, mengenai hal-hal terkait tindakan semacam itu tidak hanya soal bendera PDIP, tapi bendera sebagai simbol kedaulatan dan kehormatan suatu organisasi,” katanya.

Bagikan Artikel ini