Sengit! Jokowi Hati-hati Pilih Panglima, Api Cemburu Bisa Rasuki Tubuh TNI

 

GELORA.CO - Jelang pensiunnya Marsekal Hadi Tjahjanto, publik mulai bertanya-tanya membahas terkait sosok pengganti Panglima TNI pilihan Presiden Jokowi.

Dalam mencari pengganti Panglima TNI kali ini, tampaknya Jokowi harus lebih berhati-hati lantara berpotensi menimbulkan polemik kecemburuan di tubuh TNI.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf.

Secara khusus, dia menyampaikan terkait sosok yang tepat untuk menggantikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Al Araf menilai, berdasarkan tradisi yang ada, seharusnya pergantian Panglima TNI bisa dilakukan dengan pola bergiliran.

Pola tersebut dilakukan tak lain untuk menghindari adanya kecemburuan dalam tubuh TNI.

Nantinya, apabila di tubuh TNI sudah ada kecemburuan maka bisa mengganggu berbagai keharmonisan dan soliditas organisasi.

“Kalau tidak dilakukan bergiliran, akan menimbulkan kecemburuan antar angkatan di dalam tubuh TNI yang akan mengganggu soliditas organisasi,” kata Al Araf dikutip Hops dari Genpi pada Senin, 6 September 2021.

Lebih jauh, Al Araf juga menyarankan agar TNI perlu sosok yang dapat mendorong proses reformasi dan transformasi.

Dengan begitu maka akan terjalin rasa hormat pada hak-hak asasi manusia, terutama terkait penggantian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto

“Proses reformasi dan transformasi TNI itu kewenangan dilakukan oleh otoritas sipil. Namun TNI dan Panglima TNI perlu mendukung dan tidak resisten dalam proses reformasi dan transformasi,” ujarnya.

Kendati demikian Al Araf menegaskan, dalam hal pergantian Panglima TNI ini memang menjadi hak prerogratif Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan perlu persetujuan DPR.

Namun satu hal yang perlu digaris bawahi oleh pihak Jokowi maupun DPR bahwa pemilihan Panglima TNI perlu mendengarkan masukan dari publik dan lembaga lainnya.

Dalam hal ini untuk memberikan gambaran soal berbagai kinerja calon panglima TNI nanti, di antaranya soal pelanggaran HAM, korupsi, hingga integritas.

“Perlu juga mendengarkan masukan suara sura publik dan lembaga independen terkait yang memberikan catatan pelanggaraan HAM, korupsi, dan integritas,” imbuhnya. [hops]

Bagikan Artikel ini