Setelah Diterbitkan Perpres Baru, Ancaman Pidana & Ganti Rugi Intai Penerima Program Kartu Pra Kerja

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kartu Pra Kerja.

Peraturan ditebitkan sebagai revisi Perpres No 36 Tahun 2020.

Perpres revisi itu yakni Perpres nomor 76 Tahun 2020 yang ditetapkan pada 7 Juli dan diundangkan pada 8 Juli 2020.

Dalam perpres revisi ini, Jokowi merevisi sejumlah hal dalam Perpres sebelumnya.

Beberapa hal yang direvisi di antaranya soal kriteria penerima Kartu Prakerja.

Dalam Perpres sebelumnya, penerima Kartu Prakerja terbatas untuk pekerja/buruh yang terkena PHK atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja.

Di Perpres baru, penerima Kartu Prakerja dibuat lebih luas meliputi pencari kerja, pekerja yang di-PHK dan pekerja bukan penerima upah termasuk pelaku UMKM.

Selain itu, revisi juga mencakup pendaftar Kartu Prakerja di mana dalam pasal 11 ayat 1, dalam proses seleksi Kartu Prakerja, Komite Cipta Kerja bisa memberikan prioritas kepada pendaftar tertentu.

Revisi Perpres ini juga menyatakan program Kartu Prakerja dimasa pandemi Covid-19 bersifat bantuan sosial.

Peserta Bisa Digugat hingga Dipidana

Kemudian, beberapa baru yang ditambahkan dalam Perpres ini di antaranya adalah penerima kartu Prakerja yang tidak memenuhi syarat sesuai pasal 3 ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 dan telah menerima biaya pelatihan dan atau insentif wajib mengembalikan biaya pelatihan kepada negara.

Pengembalian biaya pelatihan atau insentif itu diberi tenggat waktu 60 hari.

Jika tidak dikembalikan, Manajemen Pelaksana bisa melakukan gugatan ganti rugi kepada penerima Kartu Prakerja.

Ketentuan itu diatur diatur dalam Pasal 31C.

Selain itu, Perpres ini juga mengatur legalitas Manajemen Pelaksana untuk mengajukan tuntutan pidana yang digabungkan dengan tuntutan ganti rugi terkait penerima Kartu Prakerja yang melakukan pemalsuan identitas.Hal itu diatur dalam Pasal 31D.

Bagikan Artikel ini